Darurat Partai Politik

Darurat Partai Politik

J Kristiadi ; Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies

Sumber :  KOMPAS, 19 Juni 2012

“Masih banyak partai politik yang kasus korupsinya lebih di atas Demokrat.”
(SBY, Forum Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 13 Juni 2012)

Gelombang tsunami politik yang menggulung Partai Demokrat (PD) dengan kasus dugaan korupsi telah mengempaskan elektabilitas PD sampai menyentuh ambang batas psikologis yang membuat kadernya keder menatap masa depan partainya. Keresahan itulah yang mendorong Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina PD, turun gunung dan coba mencari solusi mengingat Pemilu 2014 semakin dekat. Sayangnya, ia lebih cenderung menyalahkan publik dan partai lain daripada menata barisan internal yang makin rapuh.

Jurus menangkis badai korupsi tidak dapat dilakukan dengan mengiba dan menuduh partai lain lebih korup. Pembelaan itu mubazir karena sesat pikir, argumentum ad hominem. Dalih yang bias terhadap validitas sebuah pikiran karena kontra argumennya menyerang balik pribadi, bukan substansi. Kilah tersebut seakan-akan membenarkan, merelatifir, atau setidak-tidaknya menganggap kader PD lebih bersih daripada benggolan partai lain. Padahal, pepatah bijak menyatakan, ”perbuatan terkutuk yang dilakukan orang lain tidak dapat dipakai sebagai pembenar perbuatan yang sama bagi dirinya”.

Kekecewaan publik dapat dimengerti mengingat Presiden sudah ”memproklamirkan” diri sebagai panglima perang pemberantasan korupsi. Tekad mulia disampaikan saat peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, 8 Desember 2009. Ia akan berada di garis depan memimpin jihad melawan korupsi. Rakyat tidak akan pernah lupa janji PD: ”Katakan tidak pada korupsi”. Sayang, tekad dan kata-kata mulia itu hanya berhenti pada retorika. Rakyat semakin miris menyaksikan perilaku politik yang dengan buasnya menggerogoti kekayaan negara.

Terlepas dari sikap defensif SBY, pengakuan jujur SBY keterlibatan kader PD dalam kasus korupsi dan membeberkan korupsi kader-kader partai lain lebih dahsyat memperkuat persepsi publik bahwa eksistensi parpol lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Telah terjadi darurat partai politik. Defisit kredibilitas parpol semakin besar berbanding lurus dengan semakin merebaknya kasus korupsi di kalangan partai.

Darurat parpol dapat dipastikan akan mengakibatkan negara dan bangsa berada di tepi jurang kehancuran, mengingat parpol adalah sumber dan produsen penguasa. Kader-kader parpol adalah calon pemegang kekuasaan. Mereka mempunyai otoritas politik yang didukung instrumen negara agar keputusan politik ditaati oleh warganya. Mereka adalah penentu nasib seluruh rakyat Indonesia.

Perilaku korup semakin destruktif. Korupsi dianggap bagian dari usaha membangun partai. Perbuatan korup adalah heroik, asal atas nama partai. Persepsi sesat itu menjadi kesadaran kolektif dan referensi kelompok yang mencekoki dirinya dengan kata-kata mulia tetapi perbuatannya hina.

Mantra politik tersebut akan semakin riuh seiring semakin dekat pertarungan kekuasaan pada Pemilu 2014. Yang sangat menyedihkan mengguritanya penyalahgunaan kekuasaan telah menyusup ke seluruh tubuh negara sehingga kader PD melalui bukunya menjuluki Indonesia sebagai Negara Mafia Dan Republik Koruptor (Benny K Harman, 2012). Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan lumpuh, eskalasi anarki diperkirakan makin meningkat sejalan dengan lenyapnya peran negara.

Partai tentu saja harus diselamatkan dari pembusukan. Presiden tidak boleh hanya menyelamatkan partainya sendiri. Upaya penyelamatan internal pun belum tentu berhasil. Misalnya, jurus untuk minta Anas Urbaningrum mundur diragukan kemanjurannya karena SBY mempergunakan ”sasmito”, bahasa isyarat atau kebatinan yang multitafsir. Para kader PD dibiarkan saling menebak siapa yang jadi target. Tidak sedikit yang berpendapat kemerosotan PD lebih disebabkan absennya roh dan kepemimpinan di partai berlambang berlian tersebut.

Sementara itu, Anas dengan tenang dan percaya diri telah mementahkan posisi tertuduh menjadi pejuang partai. Dia bersedia meningkatkan elektabilitas partai dengan kerja keras sehingga tidak mudah mengandaskan Anas. Diperkirakan, dia sangat tahu siapa berbuat apa dan berapa besar dosa-dosa mereka. Dia juga bukan politisi salon, di atas membangun komunikasi dan ke bawah memperkuat basis dukungan. Ia pun kenyang dengan pengalaman berorganisasi.

Oleh sebab itu, seharusnya SBY tidak berhenti pada titik itu. Ia harus lebih ofensif melakukan konsolidasi nasional untuk menyelamatkan bangsa akibat ulah politisi yang secara masif menyalahgunakan kekuasaan. Ia harus berani membangun niat dan memobilisasi dukungan rakyat untuk membuat regulasi yang benar-benar dapat mengontrol keuangan parpol.

Regulasi politik uang dan pencegahan transaksi politik harus ditata dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Regulasi tersebut merupakan jaminan andaikata SBY dan partai-partai lain melakukan tobat nasional untuk melakukan politik yang bersih, cerdas, dan santun. ●