Fakta (Papua) Hari Ini

Fakta (Papua) Hari Ini

Adriana Elisabeth ;  Anggota Tim Kajian Papua LIPI

Sumber :  KOMPAS, 22 Juni 2012

Menurut catatan akhir 2011 yang dibuat oleh Tim Kajian Papua LIPI mengenai kondisi politik dan keamanan di Papua, sepanjang 2010, kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua. Pelaku kekerasan bukan hanya aparat keamanan, melainkan juga masyarakat sipil (bersenjata).

Isu kekerasan pun meluas mencakup masalah yang terkait dengan stigma separatis (tuntutan referendum dan merdeka), konflik antarpendukung politik dalam pilkada, ataupun konflik antarsuku. Berbagai peristiwa itu telah mengakibatkan korban nyawa, selain penangkapan dan penyiksaan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Bagi Jakarta, masalah Papua salah orang Papua. Begitu pun sebaliknya. Namun, keragaman aspek dan dimensinya menyebabkan kebingungan memahami akar masalah di Papua. Bicara soal Papua hari ini tak bisa lagi parsial. Ada pertautan kepentingan antarpara aktor, terutama kepentingan politik dan ekonomi yang saling berkorelasi. Sebagai sebuah konflik vertikal, akar masalah konflik Jakarta-Papua terletak pada perbedaan cara pandang mengenai sejarah integrasi yang berkembang dan meluas menjadi masalah kekerasan negara, yang ”menghasilkan berbagai pelanggaran HAM di masa lalu”.

Untuk mengatasinya, Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai pendekatan: diplomasi, keamanan (represif), pemberian Otsus Papua (2001), serta pembangunan kesejahteraan ekonomi dan infrastruktur fisik. Namun, berbagai pendekatan itu belum berhasil mengakhiri konflik Jakarta-Papua karena semua bersifat top-down. Selain itu, kebijakan dan program yang dibuat untuk Papua juga tak mampu membangun rasa memiliki, bahkan menciptakan rasa keterasingan sehingga orang Papua semakin tersingkir dari proses pembangunan. Akibatnya, rasa tak percaya orang Papua terhadap Jakarta makin dalam. Sementara Jakarta memandang orang Papua memang tak bisa diurus.

Sejak Otsus Papua 2001, pemerintah tak pernah membuat terobosan. Tak juga dengan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), karena tugas utama unit ini melakukan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai kementerian dan lembaga, dinas-dinas dan pemerintah daerah, untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Pendekatan Ekonomi

Apa terobosan yang diperlukan? Sesuai pernyataan Wapres Boediono pada awal dibentuknya UP4B, pendekatan untuk Papua harus memperhatikan aspek kesejahteraan fisik dan nonfisik. Namun, bagaimana bentuk grand design pembangunan politik dan ekonomi Papua yang berkarakter Papua? Desain itu pun harus dilaksanakan secara simultan dan terpadu, tak bisa lagi menjalankannya satu per satu karena sudah terlalu lama persoalan di Papua tidak diselesaikan secara baik, selain juga untuk mengejar kemajuan daerah Papua, terutama secara ekonomi.

Pembangunan ekonomi Papua harus memperhatikan aspek geografis, lingkungan hidup, karakter, dan kebudayaan orang Papua tak lagi memakai model penyeragaman secara nasional. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di Papua dapat diukur berdasarkan empat hal.

Pertama, pendapatan. Pendapatan orang Papua harus ditingkatkan dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) Papua. Tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi terutama pemerataan pendapatan sesuai kondisi alam dan geografi Papua, dengan persebaran penduduk yang sangat tak merata.

Kedua, infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Papua harus mampu meningkatkan pelayanan publik (pendidikan dasar dan kesehatan), mendorong kegiatan ekonomi lokal, serta membangun Papua menjadi daerah produksi agar dapat meningkatkan efisiensi atau menekan ekonomi biaya tinggi.

Ketiga, integrasi. Secara formal, daerah Papua sudah terintegrasi di dalam program pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, khususnya Biak, untuk kemajuan ekonomi Papua; serta menjadi anggota kerja sama ekonomi subregional ASEAN atau BIMP-EAGA. Integrasi ekonomi ini bertujuan meningkatkan perdagangan, investasi, dan sektor pariwisata. Namun, dengan kondisi politik dan keamanan Papua yang cenderung fluktuatif dan daya saing ekonomi yang rendah, kedua provinsi yang ada di Papua tidak mampu bersaing secara ekonomi. Bukan hanya di tingkat subregional, bahkan juga berkompetisi dengan daerah lain di Indonesia.

Keempat, institusi, yakni menciptakan harmonisasi antara lembaga politik yang demokratis dan lembaga ekonomi yang pro-people. Dalam konteks Papua, lembaga-lembaga ini harus memperhatikan prinsip perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan orang asli Papua.

Pendekatan Dialog

Sesuai janji pemerintah (Wapres) ketika bertemu dengan pimpinan gereja- gereja Papua di Jakarta, 1 Februari 2012, harus segera dibentuk tim dialog. Sebagai unit baru, UP4B harus menyiapkan landasan untuk menuju dialog.

Dalam proses persiapan (pradialog), masyarakat Papua harus dilibatkan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan membangun kepercayaan terhadap Jakarta. Sebaliknya, penduduk Papua perlu mengonsolidasi diri untuk menentukan representasi politik yang akan berdialog serta menyusun format dialog untuk dinegosiasikan. Tahapan pradialog harus dilakukan konsultasi publik. Dialog internal antarorang Papua sudah pernah dilaksanakan dalam Konferensi Perdamaian Papua, Juli 2011, yang menghasilkan Deklarasi Politik dan Indikator Papua Tanah Damai.

Dalam tahap persiapan dialog yang harus dilakukan adalah dialog antara orang Papua dan pendatang, antara penduduk Papua dan pelaku ekonomi di Papua, serta antara pemerintah daerah Papua dan masyarakat Papua. Secara paralel, dialog internal Jakarta juga perlu untuk menyamakan persepsi tentang dialog, urgensi, dan format dialog.

Dalam tahap pradialog perlu juga disepakati agenda dan mekanisme dialog, terutama jika menemui jalan buntu. Salah satu isu sensitif adalah masalah sejarah integrasi Papua. Dalam rangka menuju dialog damai, perlu dibentuk Komite Sejarah. Para sejarawan dari lokal, nasional, dan internasional diminta untuk mengkaji persoalan sejarah Papua. Apabila terjadi perbedaan pandangan, hal itulah yang perlu dinegosiasikan di dalam dialog demi masa depan Papua yang lebih baik dan sejahtera. ●