Gaji dan Prestasi Wamen

Gaji dan Prestasi Wamen

Joko Wahyono ; Peneliti pada Center for Indonesian and Islamic Political Studies

(CIIPS) Yogyakarta

SUMBER :  SUARA KARYA, 13 Juni 2012

'Gempa' kembali mengguncang Istana Negara. Bukan gempa musibah alam, melainkan guncangan hukum dan politik yang menghantam titik episentrum kekuasaan itu. Kebijakan Presiden terkait mekanisme pengangkatan wakil menteri (wamen) melalui Perpres No 76 Tahun 2011 telah kehilangan dasar pijakan hukum. Ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang digunakan sebagai dasar Perpres tersebut. Wamen yang kini dihuni oleh pejabat karier 'bukan anggota kabinet' dinyatakan bertentangan dengan susunan organisasi kementerian dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Kementerian Negara.

Implikasinya, keberadaan wamen dalam kabinet menimbulkan problem konstitusionalitas dan legalitas. Meski keberadaannya tetap sah dan konstitusional, namun pengangkatan wamen dari pejabat karier bertentangan dengan asas legalitas. Permasalahan ini jelas menimbulkan kekacauan dan distorsi di bidang hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden dengan kewenangan ekslusif dan hak prerogatifnya perlu segera merevisi Keppres tersebut agar menjadi produk yang memiliki kepastian hukum. Jika Presiden lamban mencabut dan merevisinya, maka wamen bisa saja bertindak merugikan dan Presiden bisa digugat.

Inilah 'gempa' carut marutnya tata kelola pemerintahan yang akhir-akhir banyak diperbincangan. Bagaimana keberadaan wamen secara formal dinilai tetap sah, namun secara meteriil adalah status quo (kosong). Di sinilah kredibilitas seorang Presiden dipertaruhkan kembali. Lebih-lebih Presiden kerap kontroversial dalam membuat kebijakan. Misalnya, ketika Presiden mengangkat Denny Indrayana (Golongan IIIb) yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan karier maupun struktural (Eselon Ia) menjadi wamen. Kini, Presiden dituntut cepat, hati-hati dan tepat mengevaluasi keberadaan wamen di dalam tubuh kabinetnya.

Hal yang paling krusial menjadi pertimbangan Presiden dalam mengangkat wamen adalah asas kemanfaatan. Keberadaan wamen itu memberi manfaat atau tidak, meningkatkan kinerja pemerintah atau tidak. Profesionalisme kerja dan prestasi adalah urgen dan tidak boleh dikesampingkan.

Di tengah isu jebolnya APBN dan pesakitan rakyat akibat tersumbatnya akses ekonomi, problem gaji wamen selalu menarik untuk dicermati. Tidak sedikit yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai mereka, mulai dari gaji, fasilitas, anggaran operasional dan tunjangan lainnya. Penghasilan lain juga bisa didapat dari honor sebagai pejabat pengadaan barang/ jasa, honor sebagai nara sumber dan lain sebagainya. Banyak pengamat menilai bahwa pengangkatan wamen hanya akan menghabiskan anggaran. Setiap tahun anggaran untuk menggaji wamen cenderung semakin meningkat. Ini jelas membebani pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat.

Bisa jadi penilaian ini terbukti benar. Pasalnya, jika kementerian tertentu sudah memberlakuan tunjangan kinerja, maka mereka akan mempunyai status grading (kelas jabatan paling tinggi). Sejak pelantikan pada 18 Oktober 2011 terdapat 3 wamen pada kementerian yang sudah memberlakukan tunjangan kinerja, yakni Wamen Kemenkeu (Grade 27) sebesar Rp 49.950.000, Wamen Kemenkumham dan Wamen Kem PAN dan RB masing-masing (Grade 17) sebesar Rp 19.360.000. Jika ditambah gaji pokok wamen sekitar Rp 9-10 juta, maka seorang wamen tiap bulannya akan menerima total take home pay (gaji) sekitar Rp 27-30 juta.

Data lain dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (2012) menyebutkan anggaran untuk wamen di Kemenlu tahun 2011 sebesar Rp 728 juta, tahun 2012 meningkat menjadi Rp 753 juta. Bahkan untuk tahun 2013 Kemenlu sudah mengusulkan anggaran untuk wamen hingga Rp 1,41 miliar. Sementara, alokasi anggaran untuk wamen di Kemendikbud pada tahun 2011 dan 2012 tetap, yakni sekitar Rp 600 juta. Jika asumsi setiap wamen mendapat Rp 753 juta per tahun, maka pengeluaran negara setiap tahun untuk 20 wamen berkisar Rp 15 miliar.

Prestasi adalah elemen penting lain sebagai parameter apakah pengangkatan wamen memberikan manfaat atau tidak. Kenyataannya sampai hari ini belum tampak sinyal-sinyal meyakinkan bahwa keberadaan mereka telah memberikan dampak konkrit bagi perubahan peningkatan kinerja pemerintah. Publik masih sulit mengatakan bahwa kinerja wamen sebagai tandem menteri telah berhasil merealisasikan program kerja secara maksimal dan menyentuh kepentingan publik secara komprehensif.

Masalah ini murni menjadi tanggung jawab Presiden, karena proses pelantikan wamen dilakukan di Istana Negara oleh Presiden sendiri. Oleh karena itu, tugas seorang wamen seharusnya di bawah komando Presiden. Baik buruknya kinerja wamen sangat bergantung pada arahan yang diberikan Presiden. Setiap permasalahan yang timbul terkait dengan kementerian harus diberikan arahan yang jelas dan tegas, sehingga terpantau dan terkendali. Namun, arahan yang tegas dari Presiden justru absen, sehingga membuat kinerja wamen menjadi tidak jelas. Segala persoalan sangat muskil dapat terselesaikan dengan arahan yang terlalu normatif. Problem miskinnya prestasi wamen berawal dari sini.

Kini, saatnya Presiden berani membuat indikator-indikator pencapaian tertentu terkait dengan kinerja wamen. Selain prestasi dan mekanisme pengangkatannya, problem gaji juga harus menjadi titik perhatian oleh Presiden. Karena ketika wamen ditetapkan menjadi anggota kebinet, maka anggaran negara untuk menggaji mereka sudah pasti akan membengkak. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh berbagai kalangan. Meski dengan gaji tinggi, belum tentu ada garansi yang menjamin bahwa wamen akan menorehkan prestasi.

Di sinilah prestasi dan gaji penting untuk dipertimbangkan oleh Presiden dalam pengangkatan wamen. Jangan sampai pengangkatan mereka hanya sebatas politisasi jabatan yang justru memboroskan anggaran. Pengangkatan wamen sebenarnya tidak akan bermasalah jika didasarkan pada pola the right man and the right place. ●