Klaster
Industri Kapal Rakyat
Daniel Mohammad Rosyid &
Alexcio da Silva ; Daniel Moh. Rosyid PhD adalah Ketua Persatuan Insinyur
Indonesia Cabang Surabaya;
Alexcio da Silva SE MM
adalah Kepala Bagian Industri Maritim Disperindag Jatim
SUMBER : JAWA POS,
12 Juni 2012
SEKALIPUN
Gubernur Soekarwo telah mencanangkan visi Jatim sebagai kawasan agrobisnis
unggulan di Asia, banyak orang kurang menyadari bahwa provinsi ini sebenarnya
adalah provinsi kepulauan. Jatim memiliki sekitar 400 pulau kecil, yang
tersebar di pantai selatan Jawa Timur, Kabupaten Gresik, dan Madura, terutama
di Kabupaten Sumenep.
Yang sering diberitakan media massa tentang keterasingan pulau-pulau tersebut saat gelombang tinggi adalah Pulau Bawean, kira-kira 80 km di utara Gresik. Pulau penting lainnya adalah Kangean, kira 100 km dari Kalianget. Sebuah pulau yang jauh lebih kecil tapi memiliki peran perdagangan yang penting adalah Sapeken. Interaksi sosial-ekonomi Sapeken dengan Bali sangat tinggi. Kebutuhan daging Jawa Timur dan Bali sebagian disumbang dengan pengangkutan kapal-kapal rakyat ini.
Mereka bergantung pada ketersediaan kapal, baik untuk aktivitas penangkapan ikan laut, penyeberangan, maupun angkutan laut antarpulau. Bertahun-tahun ketersediaan kapal ini diupayakan oleh kelompok-kelompok perajin kapal rakyat tradisional di pesisir utara dan selatan Jawa Timur maupun di Madura. Dinamika para perajin kapal rakyat ini masih amat tinggi. Kapal-kapal rakyat ini bervariasi ukurannya, dari yang kecil dengan panjang 6-8 meter (2-3 GT/gross tonnage) hingga yang berpanjang 30 meter (100 GT) atau lebih.
Pada saat ini lebih dari 50 kelompok perajin kapal rakyat yang aktif di Jatim. Mereka tersebar mulai Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Tulungagung, Pacitan, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Mereka bekerja dengan prasarana dan sarana yang terbatas. Galangan dibuat jika ada pesanan, jadi bersifat sementara; sebagian kecil permanen. Mereka termasuk usaha nonformal, tidak berbadan hukum, sehingga secara finansial terasing dari perbankan.
Industri kapal rakyat ini tak sigap dengan teknologi baru. Tak ada input teknologi baru, terutama dari perguruan tinggi. Motorisasi sejak 1970-an mendorong beberapa penyesuaian konstruksi maupun operasi kapal-kapal tradisional ini. Yang paling penting adalah pengaruh getaran mesin dan baling-baling pada konstruksi lambung kapal. Layar secara perlahan tapi pasti semakin ditinggalkan, apalagi dengan harga solar yang disubsidi. Banyak kapal tradisional ini over -powered, terlalu besar mesinnya daripada yang sebenarnya dibutuhkan.
Bahan baku kapal rakyat ini sebagian adalah kayu endemik yang hanya ada di daerah tertentu. Yang paling populer tentu saja jati untuk konstruksi lambung dan geladak kapal. Untuk lunas kapal, yang paling populer adalah kayu ulin. Banyak juga kayu jenis merbau, mahoni, meranti merah, nyamplong, dan bangkirai.
Yakinkan Asuransi dan Bank
Akhir-akhir ini mulai banyak digunakan fibre-reinforced plastic (FRP, lazim disebut fiber), serta penggunaan laminasi kayu (dengan menggunakan lem) untuk mengatasi kelangkaan kayu dan panjang kayu yang terlalu pendek untuk kebutuhan kapal. Sayang, FRP tidak ramah lingkungan, serta perlu produksi masal. ITS sebenarnya pernah memperkenalkan bahan aluminium untuk rumah geladak kapal-kapal ikan untuk Pemkab Jembrana Bali, dan NAD.
Aspek keselamatan kapal belum memperoleh perhatian yang memadai. Banyak kecelakaan kapal rakyat yang tidak dilaporkan. Akibatnya, banyak perusahaan asuransi enggan berurusan dengan mereka, dan bank tidak bisa menerimanya sebagai agunan kredit. Kelayakan konstruksi kapal terutama dicapai melalui craftsmanship yang baik dan berdisiplin dengan mengacu pada standar konstruksi. Penyediaan pompa kebakaran dan pompa bilga untuk mengatasi kebocoran belum diseriusi. Demikian pula penyediaan life-jacket dan alat keamanan lain.
Untuk memperkuat industri kapal rakyat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim setahun lalu memfasilitasi pembentukan Pokja IKM (Industri Kecil dan Menengah) Kapal Rakyat Jatim. Pokja ini sudah bekerja dengan menyediakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para perajin kapal rakyat.
Melihat perkembangannya, sudah saatnya pokja ini dikembangkan menjadi klaster dengan manajemen organisasi klaster yang lebih baik dengan ditunjang sumber daya yang cukup. Dalam klaster ini peran pemerintah daerah sebaiknya bersifat endogen. Artinya, pemda menjadi bagian terpadu dari klaster ini, terutama melalui dukungan kebijakan dan lobi-lobi serta promosi untuk meningkatkan kepercayaan dan permintaan masyarakat.
Klaster ini akan bekerja sebagai sebuah jejaring (network) dengan hubungan antarsimpul yang lentur dan dinamik, tidak hierarkis, apalagi birokratik. Ada peran-peran sindikasi, pemasok konten, distributor, pengguna antara maupun pengguna akhir. Kantor klaster bertindak sebagai sindikator yang menyusun program dan agenda, melakukan lobi-lobi, promosi, serta mengalokasikan sumber daya dan informasi.
Wakil disperindag, wakil diskanla (dinas perikanan dan kelautan), wakil asosiasi seperti pokja dan Kadin, serta akademisi bisa menjadi pengelola kantor klaster ini. Para pemasok konten terdiri atas pengusaha kayu, cat, dan komponen kapal. Juga lembaga litbang dan diklat (seperti universitas dan politeknik), lembaga sertifikasi dan standar, perusahaan asuransi dan perbankan. Ada juga perajin, mandor, konsultan, dan tenaga ahli. Para pengguna antara adalah galangan kapal rakyat. Sedangkan pengguna akhir adalah perusahaan penangkapan ikan, pelayaran antar pulau dan wisata bahari, serta pemda.
Klaster porterian industri kapal rakyat Jatim ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri kapal rakyat di era globalisasi sekaligus sebagai strategi pembangunan wilayah. Klaster ini dapat dipahami sebagai opsi baru program agro-minapolitan yang sudah berjalan selama ini yang difasilitasi Diskanla Jatim. Lokasi potensial untuk klaster ini adalah Lamongan, Pasuruan, Banyuwangi, Bangkalan, dan Sumenep.
Program pengadaan 1.000 kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlangsung hingga beberapa tahun ke depan perlu diintegrasikan dalam agenda penguatan klaster industri kapal rakyat ini. Klaster IKM Kapal Rakyat Jatim dengan demikian akan ditransformasikan untuk memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN dengan menjadi pemasok kapal-kapal kayu, dan fiber secara nasional, bahkan regional. Kloplah dengan visi Pakde Karwo di atas. ●
Yang sering diberitakan media massa tentang keterasingan pulau-pulau tersebut saat gelombang tinggi adalah Pulau Bawean, kira-kira 80 km di utara Gresik. Pulau penting lainnya adalah Kangean, kira 100 km dari Kalianget. Sebuah pulau yang jauh lebih kecil tapi memiliki peran perdagangan yang penting adalah Sapeken. Interaksi sosial-ekonomi Sapeken dengan Bali sangat tinggi. Kebutuhan daging Jawa Timur dan Bali sebagian disumbang dengan pengangkutan kapal-kapal rakyat ini.
Mereka bergantung pada ketersediaan kapal, baik untuk aktivitas penangkapan ikan laut, penyeberangan, maupun angkutan laut antarpulau. Bertahun-tahun ketersediaan kapal ini diupayakan oleh kelompok-kelompok perajin kapal rakyat tradisional di pesisir utara dan selatan Jawa Timur maupun di Madura. Dinamika para perajin kapal rakyat ini masih amat tinggi. Kapal-kapal rakyat ini bervariasi ukurannya, dari yang kecil dengan panjang 6-8 meter (2-3 GT/gross tonnage) hingga yang berpanjang 30 meter (100 GT) atau lebih.
Pada saat ini lebih dari 50 kelompok perajin kapal rakyat yang aktif di Jatim. Mereka tersebar mulai Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Tulungagung, Pacitan, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Mereka bekerja dengan prasarana dan sarana yang terbatas. Galangan dibuat jika ada pesanan, jadi bersifat sementara; sebagian kecil permanen. Mereka termasuk usaha nonformal, tidak berbadan hukum, sehingga secara finansial terasing dari perbankan.
Industri kapal rakyat ini tak sigap dengan teknologi baru. Tak ada input teknologi baru, terutama dari perguruan tinggi. Motorisasi sejak 1970-an mendorong beberapa penyesuaian konstruksi maupun operasi kapal-kapal tradisional ini. Yang paling penting adalah pengaruh getaran mesin dan baling-baling pada konstruksi lambung kapal. Layar secara perlahan tapi pasti semakin ditinggalkan, apalagi dengan harga solar yang disubsidi. Banyak kapal tradisional ini over -powered, terlalu besar mesinnya daripada yang sebenarnya dibutuhkan.
Bahan baku kapal rakyat ini sebagian adalah kayu endemik yang hanya ada di daerah tertentu. Yang paling populer tentu saja jati untuk konstruksi lambung dan geladak kapal. Untuk lunas kapal, yang paling populer adalah kayu ulin. Banyak juga kayu jenis merbau, mahoni, meranti merah, nyamplong, dan bangkirai.
Yakinkan Asuransi dan Bank
Akhir-akhir ini mulai banyak digunakan fibre-reinforced plastic (FRP, lazim disebut fiber), serta penggunaan laminasi kayu (dengan menggunakan lem) untuk mengatasi kelangkaan kayu dan panjang kayu yang terlalu pendek untuk kebutuhan kapal. Sayang, FRP tidak ramah lingkungan, serta perlu produksi masal. ITS sebenarnya pernah memperkenalkan bahan aluminium untuk rumah geladak kapal-kapal ikan untuk Pemkab Jembrana Bali, dan NAD.
Aspek keselamatan kapal belum memperoleh perhatian yang memadai. Banyak kecelakaan kapal rakyat yang tidak dilaporkan. Akibatnya, banyak perusahaan asuransi enggan berurusan dengan mereka, dan bank tidak bisa menerimanya sebagai agunan kredit. Kelayakan konstruksi kapal terutama dicapai melalui craftsmanship yang baik dan berdisiplin dengan mengacu pada standar konstruksi. Penyediaan pompa kebakaran dan pompa bilga untuk mengatasi kebocoran belum diseriusi. Demikian pula penyediaan life-jacket dan alat keamanan lain.
Untuk memperkuat industri kapal rakyat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim setahun lalu memfasilitasi pembentukan Pokja IKM (Industri Kecil dan Menengah) Kapal Rakyat Jatim. Pokja ini sudah bekerja dengan menyediakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para perajin kapal rakyat.
Melihat perkembangannya, sudah saatnya pokja ini dikembangkan menjadi klaster dengan manajemen organisasi klaster yang lebih baik dengan ditunjang sumber daya yang cukup. Dalam klaster ini peran pemerintah daerah sebaiknya bersifat endogen. Artinya, pemda menjadi bagian terpadu dari klaster ini, terutama melalui dukungan kebijakan dan lobi-lobi serta promosi untuk meningkatkan kepercayaan dan permintaan masyarakat.
Klaster ini akan bekerja sebagai sebuah jejaring (network) dengan hubungan antarsimpul yang lentur dan dinamik, tidak hierarkis, apalagi birokratik. Ada peran-peran sindikasi, pemasok konten, distributor, pengguna antara maupun pengguna akhir. Kantor klaster bertindak sebagai sindikator yang menyusun program dan agenda, melakukan lobi-lobi, promosi, serta mengalokasikan sumber daya dan informasi.
Wakil disperindag, wakil diskanla (dinas perikanan dan kelautan), wakil asosiasi seperti pokja dan Kadin, serta akademisi bisa menjadi pengelola kantor klaster ini. Para pemasok konten terdiri atas pengusaha kayu, cat, dan komponen kapal. Juga lembaga litbang dan diklat (seperti universitas dan politeknik), lembaga sertifikasi dan standar, perusahaan asuransi dan perbankan. Ada juga perajin, mandor, konsultan, dan tenaga ahli. Para pengguna antara adalah galangan kapal rakyat. Sedangkan pengguna akhir adalah perusahaan penangkapan ikan, pelayaran antar pulau dan wisata bahari, serta pemda.
Klaster porterian industri kapal rakyat Jatim ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri kapal rakyat di era globalisasi sekaligus sebagai strategi pembangunan wilayah. Klaster ini dapat dipahami sebagai opsi baru program agro-minapolitan yang sudah berjalan selama ini yang difasilitasi Diskanla Jatim. Lokasi potensial untuk klaster ini adalah Lamongan, Pasuruan, Banyuwangi, Bangkalan, dan Sumenep.
Program pengadaan 1.000 kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlangsung hingga beberapa tahun ke depan perlu diintegrasikan dalam agenda penguatan klaster industri kapal rakyat ini. Klaster IKM Kapal Rakyat Jatim dengan demikian akan ditransformasikan untuk memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN dengan menjadi pemasok kapal-kapal kayu, dan fiber secara nasional, bahkan regional. Kloplah dengan visi Pakde Karwo di atas. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar